(LAPORAN FOTO) Pengelolaan Banjir Terpadu di Kota Ambon

Laporan Foto Pengelolaan Banjir Terpadu di Kota Ambon,  bertujuan untuk mendokumentasikan upaya berbagai pihak dalam mengatasi persoalan banjir di Kota Ambon.

Banjir besar yang melanda Kota Ambon pada pertengahan tahun 2012 dan 2013 yang lalu, membuat kita semakin menyadari bahwa penanganan banjir tidak lagi bisa dilakukan secara terpisah, melainkan harus ditangani secara komprehensif dan terpadu.

Penanganan banjir terpadu perlu menggabungkan pendekatan struktural dan non-struktural yang melibatkan dan meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan terkait.

Laporan ini juga mendokumentasikan kondisi lima sungai utama yang berada di Kota Ambon, yaitu Wai (Sungai) Batu Merah, Wai Batu Gajah, Wai Batu Gantung, Wai Tomu dan Wai Ruhu. Sungai di Kota Ambon dan Pulau Ambon masuk ke dalam Wilayah Sungai Ambon-Seram.

Isi dari laporan ini yaitu:

•     Ambon: Kota Teluk Elok yang Harus Waspada Bencana
•     Menelusuri Jejak Banjir di Kota Ambon
•     Bicara Solusi Banjir: Dari Respon Hingga Pengelolaan Banjir Terpadu
•     Pilihan Relokasi yang Tidak Mudah
•     5 Sungai di Ambon dalam Gambar
•     Tentang Program Pengelolaan Banjir Terpadu
•     Lampiran dan Referensi

Penyusun: Diella Dachlan
Fotografer: Ng Swan Ti

Download:

Laporan Foto Pengelolaan Banjir Terpadu di Kota Ambon (PDF, 8MB)

(ARTIKEL) Rekomendasi Untuk Meningkatkan Kualitas Dokumen Pola dan Rencana

Oleh:
Nico Darismanto,  Institutional Development Specialist, CDTA 7849-INO

Pola menjadi kerangka dasar di dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan sumber daya air (PSDA) terpadu, yaitu untuk bidang kegiatan konservasi SDA, pendayagunaan SDA dan pengendalian daya rusak air. Sedangkan Rencana merupakan hasil perencanaan menyeluruh dan terpadu di dalam penyelenggaraan pengelolaan SDA. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, proses penyusunan dokumen Pola dan Rencana dalam PSDA ini masih banyak yang kurang memadai dengan kualitas hasil yang seringkali jauh dari maksimal.

Permasalahan yang sering ditemui antara lain sebagai berikut.

1. Lemahnya identifikasi potensi dan permasalahan, pemahaman kondisi lapangan dan akurasi data. Identifikasi potensi, permasalahan serta kondisi lingkungan di wilayah sungai terkait dapat diperoleh dari instansi, pakar, lembaga perguruan tinggi, tokoh masyarakat, LSM, lembaga masyarakat adat dan instansi terkait dalam pengelolaan SDA. Selain itu juga melalui observasi langsung di lapangan. Kualitas identifikasi, pengumpulan data informasi akurat serta observasi ini akan membantu meningkatnya kualitas dokumen yang disusun.
   
   Namun, sebagian besar konsultan penyusun Pola/Rencana tidak berkantor/berada di lokasi daerah wilayah sungai terkait dan kurang memahami kondisi lapangan. Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas dan akurasi data yang diperoleh serta rendahnya pemahaman akan realita dan permasalahan yang terjadi di lapangan, yang mengakibatkan rendahnya kualitas dokumen yang disusun.



2. Menggunakan data sekunder dari sumber yang kurang kredibel. Seringkali, dalam melakukan inventarisasi data,  konsultan mendapatkan data dari sumber-sumber lainnya dan tidak memperoleh langsung dari sumber instansi terkait. Institusi terkait dalam penyusunan dokumen Pola/Rencana, misalnya seperti Bappeda, Bapedalda, Dinas pertanian, dinas kehutanan, dinas perkebunan, dinas perikanan dan dinas pertambangan serta dinas terkait lainnya yang membidangi SDA di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
   
   
3. Belum maksimalnya keterlibatan para pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, swasta dan masyarakat dalam proses penyusunan Pola sebagai alat (tool) strategis untuk mewujudkan Keterpaduan Pengelolaan Sumber Daya Air (IWRM).



4. Keterbatasan biaya dan waktu untuk mengadakan pertemuan konsultasi dan pembahasan bersama para pemangku kepentingan, seringkali membuat pembahasan dokumen kurang fokus dan tajam, malah cenderung seadanya. Hal ini karena belum memaksimalkan keberadaan teknologi informasi penunjang seperti website untuk menampung hasil pembahasan (DRAFT) Pola/Rencana agar dapat dilihat publik untuk mendapatkan masukan berupa sanggahan atau revisi. Baik website dan mekanisme untuk menampung aspirasi melalui jalur daring (online) ini belum ada di tingkat Balai/Besar Wilayah Sungai atau Dinas SDA Provinsi.



5. Formalitas dan “stigma tukang stempel”. Masih ada stigma yang beredar luas menganggap dokumen Pola/Rencana PSDA hanya merupakan milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (B/BWS dan Dinas SDA) dan bukan seluruh pemangku kepentingan terkait. Sedangkan keberadaan TKPSDA masih dianggap sebagai “tukang stempel” dokumen melalui formalitas pembahasan. Hal ini membutuhkan strategi untuk meningkatkan keterlibatan dan rasa kepemilikan atas proses dan hasil penyusunan dokumen Pola/Rencana.

Saran dan Rekomendasi:
 

1. BBWS/BWS/Dinas SDA sebagai pemberi tugas agar dapat mampu mengarahkan dan mengajak serta mendorong keterlibatan instansi pemerintah, swasta dan masyarakat. Upaya minimal di tingkat pemerintah, misalnya untuk memastikan keterlibatan adalah konsultan penyusun dapat menyediakan blanko Pola/Rencana dimana data dan analisisnya harus mendapatkan persetujuan (endorsement) dari masing-masing instansi pemerintah.



2. BBWS/BWS/Dinas SDA, terutama pucuk pimpinan harus mampu melibatkan seluruh staf penanggungjawab terkait di institusi yang dipimpinnya untuk membantu mengarahkan dan mengawasi dengan ketat proses penyusunan serta kualitas dokumen yang dihasilkan.



3. Pucuk pimpinan instansi terkait harus mulai mengkondisikan secara terus menerus agar rancangan Pola/Rencana jangka pendek (5 tahunan) masuk dalam rencana strategis (Renstra) SDA. Demikian pula untuk rencana pembangunan jangka menengah dan Jangka panjang.



4. BBWS/BWS/Ditjen SDA sebagai pemberi tugas harus mampu memberikan arahan, menguasai isi Pola/Rencana PSDA serta mampu menjelaskan proses penyusunan pola terpadu kepada Tim Teknis sebelum ditetapkan oleh Menteri/Gubernur sesuai dengan kewenangannya.



5. Idealnya, kegiatan Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) 1 dan 2 harus dilakukan secara berjenjang di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi sebagaimana proses dalam Musrenbang, dengan menggunakan metode Focus Group Discussion (FGD).
   
   Pemberi tugas (BBWS/Balai) harus melakukan pengawalan proses kegiatan ini atau meminta bukti pada konsultan untuk mampu menunjukkan proses PKM secara berjenjang. Realita yang terjadi adalah pihak konsultan tidak bersedia melakukan PKM secara berjenjang dengan alasan keterbatasan atau tidak ada di dalam kontrak kerja.



6. BBWS/BWS/Dinas SDA dan konsultan dapat membantu meningkatkan pemahaman TKPSDA WS terhadap peraturan per-undang-undangan SDA, prinsip-prinsip perencanaan wilayah sungai, pola dan/atau rencana pengelolaan SDA WS. Sebelum TKPSDA melakukan pembahasan untuk rumusan Pola/Rencana, minimal melakukan tiga kali pertemuan sebagaimana konsep juklak pemmbahasan dan rumusan draft Pola/Rencana oleh TKPSDA yang telah disusun oleh Subdit Kelembagaan, Dit BPSDA.



7. Sebaiknya pemberi tugas yang berwenang dapat mengumumkan secara terbuka draft Pola/Rencana melalui website atau media informasi lainnya, serta membuat mekanisme penampungan aspirasi secara sederhana (melalui surat, email, pertemuan) untuk mendapatkan umpan  balik dari publik dalam batas waktu tertentu.
   
   
8. Dokumen Pola/Rencana yang sudah final sebaiknya diumumkan di publik secara terbuka melalui website dan disebarkan kepada instansi terkait atau pihak yang memerlukan.

Apabila proses penyusunan pola dan/atau rencana pengelolaan SDA dapat diperbaiki sesuai saran tersebut maka kualitas pola dan/atau rencana akan meningkat dan memberikan kontribusi terwujudnya pengelolaan sumber daya air terpadu (IWRM).

(LAPORAN FOTO) Pengembangan Kapasitas dan Potret Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di Provinsi Banten

Laporan Foto Pengembangan Kapasitas dan Potret
Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di Provinsi
Banten merupakan hasil dokumentasi kunjungan ke
Provinsi Banten pada bulan April dan Oktober 2014.
Tujuan laporan ini untuk memotret kondisi sungai-sungai
yang berada dalam Wilayah Sungai di Provinsi Banten
pada saat kunjungan serta mendokumentasikan
kegiatan program.

Provinsi Banten merupakan salah satu dari empat lokasi
program Capacity Development Technical Assistance
(CDTA) 7849-INO. Program ini merupakan program
Hibah Asian Development Bank (ADB) untuk membantu
pelaksanaan awal rencana aksi pengembangan kapasitas
Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat sejak pertengahan
tahun 2012.

Penyusun dan tata letak : Diella Dachlan

Foto: Deden Iman,  Ng Swan Ti


Download: Laporan Foto Pengembangan Kapasitas dan PotretPengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di ProvinsiBanten, (PDF 5MB)

(ARTIKEL) Rapat Koordinasi Pemilihan Strategi Pola Untuk Dua Wilayah Sungai di Provinsi Banten

Keterangan foto: (tengah) Pemaparan tentang WS Cibaliung-Cisawarna.

 
Serang –  Pada minggu ketiga bulan Oktober 2014, sebanyak 45 peserta menghadiri acara Rapat Koordinasi Pemilihan Strategi Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) untuk dua wilayah sungai di Provinsi Banten, yang diselenggarakan di Hotel Ratu, Kota Serang pada tanggal 21-22 Oktober 2014.

Acara ini bertujuan untuk membahas dan memilih strategi dari beberapa alternatif yang ada pada rancangan Pola PSDA untuk dua wilayah sungai yaitu Wilayah Sungai Ciliman-Cibungur dan Cibaliung-Cisawarna yang merupakan wewenang Provinsi Banten.

Peserta Rapat Koordinasi ini terdiri dari SKPD/Dinas provinsi dan perwakilan dari tiga kabupaten yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Selain itu juga hadir para pakar nara sumber, pemerhati dan penggiat serta kelompok masyarakat  yang terkait dalam pengelolaan SDA.

“Rancangan Pola Perencanaan Wilayah Sungai Ciliman-Cibungur dan Cibaliung-Cisawarna sudah selesai sejak tahun 2012 yang lalu. Rancangan ini  sudah melalui proses konsultasi dengan berbagai pihak melalui Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) 1 dan 2, namun penetapan Pola-nya belum dilakukan dan kita harapkan untuk segera ditetapkan oleh Gubernur ” kata Deni Mardiyanto, ST, MT (21/10), Kepala Seksi Pengembangan Irigasi, Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten yang menjadi penyelenggara acara.

 “Proses pemilihan strategi ini akan menghasilkan rekomendasi bersama yang akan kita ajukan ke Gubernur untuk kemudian menetapkan Pola melalui Peraturan Gubernur” kata Deni, yang berharap agar proses penetapannya dapat selesai dalam waktu maksimum satu bulan.

Kedua Wilayah Sungai di Provinsi Banten ini juga menjadi lokasi pilot program Capacity Development Technical Assistance (CDTA) 7849-INO, yang merupakan program hibah Asian Development Bank (ADB) untuk pengembangan kapasitas dalam pengelolaan sumber air di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Sehingga Tim Konsultan CDTA 7849-INO ikut membantu Dewan Sumber Daya Air Provinsi Banten, termasuk Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten dalam persiapan untuk proses penyusunan alternatif pilihan strategi

Selanjutnya Deni menjelaskan bahwa nantinya strategi yang dipilih ini akan menjadi acuan dasar bagi penyusunan Rencana, yang pelaksanaannya segera dimulai untuk dua wilayah sungai Ciliman-Cibungur dan Cibaliung-Cisawarna.

Keterangan foto: (Atas) Searah jarum jam: Nico Darismanto, Konsultan CDTA-7849, Rinto Yuwono, ST MM, Kepala Balai PSDA WS Ciliman Cisawarna, Ir.Tyas Utami Amalia, MM, Sekretaris Dinas SDAP Provinsi Banten dan Isvan Taufik, ST, MT, Kepala Sub-bagian Program Dinas SDA
(Tengah) Peserta acara Pemilihan Strategi Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) menyimak paparan tentang Pola WS Ciliman-Cibungur dan WS Cibaliung-Cisawarna.
(Bawah) Ir.H.Iing Sawargi, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten

 
Air Baku dan Pengendalian Banjir

Ir. H. Iing Sawargi, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten, mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya air di Provinsi Banten tak luput dari berbagai tantangan.  Masalah kekeringan, banjir dan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat adalah hal-hal yang mendesak perlu segera ditangani oleh pemerintah provinsi.

Pada saat bersamaan, upaya konservasi juga mendesak untuk perlu segera dilakukan untuk melindungi sumber air termasuk ke dalamnya upaya konservasi daerah tangkapan air dan resapan air.  Karenanya, perencanaan wilayah sungai sebagaimana yang terdapat di dalam Pola akan sangat membantu di dalam merencanakan pembangunan sumber daya air yang berkelanjutan.

Dengan potensi sumber daya air di Banten yang cukup besar , sangat memungkinkan untuk terus membangun dan memaksimalkan potensi penggunaan SDA, misalnya untuk irigasi dengan membangun daerah-daerah irigasi baru.

“Untuk pemenuhan kebutuhan air baku, sudah ada rencana untuk membangun waduk Karian dan Bendungan Sindang Heula. Waduk Karian ini nantinya bisa menampung 217 juta meter kubik yang dapat menyuplai air ke daerah Tangerang, Serang dan Cilegon, serta menambah suplai air ke Jakarta.

Sedangkan Bendungan Sindang Heula bisa  menampung sekitar 9,2 juta meter kubik air menyuplai air untuk Kabupaten dan Kota Serang” jelas Iing ketika ditemui di kantornya (22/10).

Bendungan Sindang Heula yang berlokasi di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang akan menggunakan aliran dari Sungai Cibanten.  Sedangkan Waduk Karian, yang berlokasi di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, akan menggunakan sumber air dari tiga sungai, yaitu Sungai Cisimeut, Cibeurang dan Ciujung.

 “Kami juga sedang membangun bendung Cihara (Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak) yang sedang dalam tahap penyelesaian. Bendung ini nantinya akan bisa mengairi 1.200 hektar sawah dan kita harapkan dapat selesai pembangunannya pada akhir tahun 2014 ini” kata Iing. Selain pengelolaan SDA, Dinas SDA dan Permukiman juga melakukan pekerjaan fisik dan non-fisik di bidang permukiman, yang juga meliputi sanitasi, drainase dan persampahan.

Keterangan foto: (Atas) Sungai Cilamer yang sering banjir, Desa Curug Barang, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang. (Bawah) Sungai Cibanten, lokasi untuk pembangunan Bendungan Sindang Heula di  Desa Sindang Heula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang


Pemilihan Strategi Ekonomi Sedang

WS Ciliman-Cibungur terdiri dari 27 DAS dengan luas total 1.750,93 km2 dan potensi air 120 m3/detik. Sedangkan WS Cibaliung-Cisawarna terdiri dari 75 DAS dengan luas total 2.613,37 km2 dan potensi air 122.34 m3/detik. Menurut hasil analisis, potensi air ini dalam jangka panjang masih aman digunakan untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, industri dan irigasi yang berada di kedua WS ini.

Melalui serangkaian pembahasan, peserta rapat memilih Strategi C, baik untuk WS Ciliman-Cibungur, maupun WS Cibaliung-Cisawarna. 
Parameter pertumbuhan ekonomi untuk memilih strategi pada Pola PSDA, yaitu sebagai berikut:

1) Dibawah 5,5% masuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi rendah, 2) antara 5,5-6,5% kategori pertumbuhan ekonomi sedang,  3) diatas 6,5% masuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi tinggi.

Strategi C mengacu pada skenario pertumbuhan ekonomi sedang dengan pertimbangan pemerintah mendukung percepatan pembangunan bidang sumber daya air di dua WS ini. Strategi ini dinilai sebagai yang paling rasional dan aman terhadap penyediaan anggaran pembangunan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sedang dengan angka pertumbuhan 5,5%-6,5%.

N.P Rahadian pemerhati dan penggiat lingkungan yang hadir dalam acara, mengatakan bahwa posisi Dewan SDA Provinsi Banten perlu diperkuat  untuk bisa membantu koordinasi dari berbagai lembaga pengelola sumber daya air di Provinsi Banten.

“Selain itu, program pembangunan SDA perlu lebih meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara langsung, terutama untuk bidang konservasi, pendayagunaan air serta pencegahan dan pengendalian daya rusak air” tegas Rahadian.

(PRESENTASI) Panduan Kunjungan Lapangan TKPSDA Jambo Aye

Panduan Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Pengelolaan Sumber Daya Air  Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Wilayah Sungai Jambo Aye, Aceh ini disusun oleh  Ir. Darismanto, ME, dari Tim Capacity Development Technical Assistance (CDTA 7849-INO). Aceh merupakan salah satu dari empat lokasi pilot kegiatan CDTA 7849-INO.

Kunjungan lapangan perlu dilakukan untuk memotivasi peserta dalam rangka menemukan berbagai permasalahan dan usulan penanganannya berkaitan dengan pengelolaan SDA. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi anggota TKPSDA untuk melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi di lapangan, serta kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan  pemerintah setempat dan masyarakat di lokasi yang dikunjungi.

Kunjungan lapangan dalam rangka pengelolaan sumber daya air (SDA) oleh TKPSDA WS Jambo Aye adalah salah satu kegiatan yang dilakukan dengan cara melaksanakan observasi lapangan yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya air.

(PRESENTASI) Petunjuk Pelaksanaan Pembahasan SIH3

Dokumen ini berisi tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembahasan dan PErumusan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS)

Informasi SIH3 yang akurat, berkesinambungan dan tepat waktu penting untuk pengelolaan sumber daya air (SDA) yang optimal

(PRESENTASI) Tata Cara Penyelenggaraan Sidang Rencana SDA

Paparan mengenai Tatacara penyelenggaraan sidang pembahasan dan rumusan rancangan Rencana Pengelolaan SDA oleh  Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS), berisi tentang

1. Rapat persiapan sidang
2. Pelaksanaan sidang
3. Penyiapan usulan kepada Menteri PU
4. Bagan alir

(ARTIKEL) Pelatihan dan Lokakarya dalam Kegiatan CDTA-7849

 
Keterangan foto: Bendung Pamarayan, Kecamatan Panyabrangan, Kabupaten Serang,  Provinsi Banten (16/4/14)
 
Sejak pertengahan tahun 2012, kegiatan Capacity Development Technical Assistance (CDTA 7849-INO) menyelenggarakan berbagai lokakarya dan pelatihan terkait pengelolaan sumber daya air bersama bagian Kelembagaan Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum. 

Lokakarya dan pelatihan ini juga dilakukan di empat provinsi yang menjadi lokasi kegiatan yaitu Provinsi Aceh, Sulawesi Utara, Maluku dan Banten.

Peserta lokakarya adalah dinas-dinas terkait pengelolaan SDA di provinsi dan kabupaten serta anggota TKPSDA Wilayah Sungai yang terdiri dari unsur pemerintah dan non-pemerintah.  Sedangkan untuk pelatihan teknis, pesertanya adalah Dinas PU provinsi dan kabupaten serta Balai/Besar Wilayah Sungai (B/BWS) dan perguruan tinggi melalui Pelatihan Training of Trainer (ToT) untuk menyebarluaskan materi pelatihan kepada staf lainnya.

Hidrologi dan Perencanaan Wilayah Sungai

Ir. Raymond Kemur, MSc, Capacity Development  Specialist  CDTA, menyebutkan bahwa saat ini kapasitas staf pemerintah dalam perencanaan pengelolaan SDA di wilayah sungai secara umum masih rendah.  Sehingga perlu pengembangan kapasitas untuk terus menerus meningkatkan kemampuan di dalam bidang pengelolaan  SDA.

Keterangan foto: Lokakarya Pelatihan Prinsip-Prinsip Perencanaan Wilayah Sungai, Kota Serang,  Provinsi Banten (16/4/14)

Menurut Raymond, para staf pemerintah yang menguasai hidrologi umumnya masih terbatas. Jika ada pun, jumlahnya sangat sedikit atau sudah menjelang usia pensiun dan belum ada sistem regenerasi yang terencana.  Ilmu hidrologi yang diberikan di perguruan tinggi masih terbatas dan menurut Raymond, belum memadai untuk menjadi bekal dalam menjalankan tugas sehari-hari di bidang pengelolaan sumber daya air.

“Pelatihan paling mendesak adalah pemberian materi hidrologi kepada semua staf, baik staf pemerintah, konsultan dan perguruan tinggi, karena penguasaan ilmu hidrologi yang baik menjadi sangat penting sebagai dasar ilmu SDA” kata Raymond  (17/10/14) di Jakarta.

“Selain itu yang paling mendesak adalah keahlian merencanakan pengelolaan SDA Wilayah Sungai, yang hasilnya berupa dokumen Pola dan Rencana” kata Raymond menambahkan. 

Selanjutnya Raymond menyebutkan selain itu perlu  pengembangan kapasitas  bidang-bidang keahlian lainnya seperti sungai dan bendungan, irigasi dan rawa, pengamanan pantai dan pembangkit listrik (micro dan mini hydro serta desain waduk).

Kegiatan CDTA

Keterangan foto: Ir. M. Napitupulu, Dipl. HE, Team Leader CDTA-7849
 
Menurut Ir. M. Napitupulu, Dipl. HE, Team Leader,  dalam ruang lingkup kegiatan CDTA-7849 yang terbatas, tidaklah memungkinkan untuk memberikan seluruh pelatihan yang diperlukan di dalam peningkatan kapasitas pengelolaan SDA. 

“Karena itu agar lebih komprehensif, perlu pendekatan strategis untuk perencanaan karir staf pemerintah yang juga meliputi kompetensi apa saja yang diperlukan.  Misalnya,  pelatihan atau pendidikan apa saja yang diperlukan oleh staf tersebut selama jenjang karirnya, semacam perencanaan karir bagi staf yang berada di bidang pengelolaan SDA” kata Napitupulu.

Pelatihan hidrologi dilaksanakan  dalam tiga tahap, yaitu Hidrologi 1 (dasar), Hidrologi 2 (tentang banjir),  serta  Hidrologi 3  (kebutuhan dan neraca air).

Pelatihan Hidrologi 1 memberikan pengertian mengenai dasar-dasar hidrologi dalam pengelolaan SDA. Sedangkan Pelatihan Hidrologi 2 tentang banjir memberikan pengertian umum tentang permasalahan banjir, perhitungan debit banjir dan pengendaliannya.  Pelatihan Hidrologi 3 tentang erosi dan sedimentasi, peserta diberikan pengertian umum mengenai pengendalian erosi dan sedimentasi, termasuk data yang dibutuhkan untuk analisa, serta dampak erosi dan sedimentasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan waduk.

Di dalam membahas aspek ketersediaan air, peserta diberikan pemahaman mengenai analisa ketersediaan air dalam menunjang pengelolaan SDA. Selain itu diberikan pemodelan hujan dan limpasan untuk memperpanjang data serta perkiraan parameter model jika data tidak mencukupi serta menentukan pola operasi waduk.

Demikian juga dalam aspek hidrologi dan banjir. Peserta diberikan pengertian umum mengenai permasalahan pemodelan banjir serta simulasinya.  Pelatihan pemodelan menggunakan software, seperti RIBASIM (River Basin Simulation Model) dan SOBEK, yang bekerjasama dengan Deltares Belanda dan Puslitbang Air. 

RIBASIM adalah pemodelan untuk membantu menganalisa berbagai kondisi hidrologis di wilayah sungai  untuk mendukung perencanaan SDA. Sedangkan SOBEK merupakan paket software terpadu yang dapat digunakan untuk pemodelan banjir sungai. Pendekatan terpadu SOBEK ini berguna untuk perkiraan banjir, navigasi, optimasi sistem drainase, sistem irigasi dan lain sebagainya.

Selama kurang lebih dua tahun, CDTA-7849 telah melaksanakan 29 kali pelatihan dan lokakarya dengan 814 jumlah peserta. Perincian pelatihan dan lokakarya adalah sebagai berikut: