(ARTIKEL) Tentang Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA di Aceh

Keterangan foto:  Daerah muara Krueng (Sungai) Aceh di Kota Banda Aceh

Banda Aceh-Sejak pertengahan tahun 2012, tim Capacity Development Technical Assistance (CDTA 7849-INO) bekerja di empat lokasi proyek yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku  dan Provinsi Banten.  Tim konsultan CDTA bekerja membantu bagian Kelembagaan SDA dan  membantu pelaksanaan awal rencana aksi pengembangan kapasitas Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan hibah dari Asian Development Bank (ADB).

Tim CDTA juga membantu persiapan perencanaan wilayah sungai secara partisipatif berupa dokumen Pola dan Rencana Pengelolaan SDA Wilayah Sungai.  Selain itu tim juga  membantu penguatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA-WS) di 4 propinsi di lokasi pilot tersebut.

Di Provinsi Aceh, tim CDTA membantu untuk persiapan dokumen Pola dan perkuatan TKPSDA di tiga Wilayah Sungai (WS), yaitu WS Aceh Meureudu dan WS Jambo Aye (strategis nasional), WS Pase Peusangan (kewenangan provinsi).

Ir. Bambang Riswardi, M.Eng, konsultan CDTA 7849-INO bertugas di Banda Aceh bekerja membantu Dewan SDA Aceh dan penguatan kelembagaan TKPSDA.

“Pelaksanaan tugas Dewan SDA dan TKPSDA secara umum sudah cukup baik, meskipun demikian masih banyak hal yang perlu ditingkatkan lagi, seperti meningkatkan kapasitas anggota Dewan SDA dan TKPSDA dan pelaksanaan sidang agar tidak menumpuk di akhir tahun karena masalah pengesahan anggaran” kata Bambang.Bambang memberikan contoh tentang masalah koordinasi di tingkat TKPSDA.

“Pernah ada anggota salah satu TKPSDA datang kepada kami dan mengeluhkan tentang pembangunan saluran tersier, tetapi saluran primer dan sekundernya ternyata belum dibangun. Nah, lalu saya katakan, berarti Bapak belum berkoordinasi dengan Dinas terkait. Bagaimana mungkin saluran tersier dibangun tanpa ada pembangunan saluran primer dan sekunder? Ini salah satu contoh kurangnya koordinasi, padahal sudah ada forum. Ke depannya memang masalah koordinasi ini akan tetap menjadi tugas bersama untuk meningkatkannya” kata Bambang.

Sebelum menjadi konsultan, Bambang  bekerja di Dinas Pengairan Aceh dengan jabatan terakhir adalah Kepala Bidang Program dan Pelaporan selama enam tahun (2006-2012). Selain itu Bambang juga sempat bekerja di bidang sungai, danau dan waduk selama satu tahun.

Keterangan foto: (atas dan bawah) Saluran irigasi di Desa Lam Leuot, Kec.Kuta Cot Glie, Kab Aceh Besar. Kewenangan irigasi pemerintah pusat ada 13 Daerah Irigasi (DI) dengan luas 120.291 ha. Kewenangan Pemerintah Aceh ada 44 DI dengan luas 76.647 ha Kewenangan Kabupaten/Kota ada 1.119 irigasi dengan luas 186.603 ha. Sumber: Sumber: Pengelolaan SDA dan Peningkatan Kapasitas Institusi/SDM Aceh, Dinas Pengairan, 2012

Kapasitas Teknis dan Koordinasi

 

Keterangan foto: dari kiri ke kanan Ir. H.M Supriatno, ST, MP, Ir. Syamsurizal, Ir. Bambang Riswardi, M.Eng dan Ir. M.Hidayat, MM

 

Keterangan foto: (kiri) Kunjungan lapangan TKPSDA WS Jambo Aye tahun 2013 dan (kanan) salah satu pelatihan yang diselenggarakan CDTA-7849 untuk River Basin Simulation Model September 2013 

Keterangan foto: Sarah, lokasi wisata sungai di Kecamatan Lhong, Aceh Besar

Ir. M.Hidayat, MM, Kepala Dinas UPTD Wilayah 1 Dinas Pengairan Aceh, ketika ditemui di Banda Aceh pada pertengahan Januari 2015 lalu mengatakan sudah saatnya staf di departemen teknis pembangunan fisik juga meningkatkan kapasitasnya di bidang teknis lainnya seperti komunikasi dan koordinasi.
“Kemampuan ini sangat besar manfaatnya untuk meningkatkan sinergi lintas sektor terkait pembangunan dan pengembangan di bidang pengelolaan SDA” kata Bambang.

“Dewan SDA dan TKPSDA juga harus terus diperkuat dengan cara pembekalan dan pendampingan. Selain itu, juga harus menyediakan anggaran yang cukup untuk  mendukung kegiatan dewan dan TKPSDA termasuk kunjungan lapangan, sosialisasi kelembagaan serta peningkatan kapasitas anggota TKPSDA” imbuh Bambang, yang juga memegang jabatan  fungsional sebagai Kepala Sekretariat Dewan SDA Aceh dan Kepala Sekretariat TKPSDA WS.Teunom-Lambesoi.

Untuk kemampuan yang perlu dimiliki anggota TKPSDA, menurut Hidayat antara lain yaitu kemampuan hidrologi, alokasi air, hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi (SIH3), sistem dan informasi, serta penanganan banjir dan kekeringan.   Dalam konteks program CDTA 7849-INO, program menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk terus meningkatkan kapasitas pengelola sumber daya air sebagai unsur terpenting di dalam bidang pengelolaan SDA.

Di dalam kegiatan CDTA 7849-INO, pelatihan hidrologi dilaksanakan  dalam tiga tahap, yaitu Hidrologi 1 (dasar), Hidrologi 2 (tentang banjir),  serta  Hidrologi 3  (kebutuhan dan neraca air). Selain pelatihan teknis, program juga melaksanakan pelatihan seperti Prinsip-Prinsip Perencanaan Wilayah Sungai serta lokakarya “Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Pengelolaan SDA”.

Menurut Ir. H.M Supriatno, ST, MP, Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Pengairan Dinas Pengairan Aceh yang merintis terbentuknya Dewan SDA Aceh dan TKPSDA Jambo Aye, pelatihan saja tidaklah cukup.

“Yang tak kalah penting adalah pendampingan ketika melakukan pekerjaan. Waktu pelatihan itu terlalu singkat untuk memahami dan mampu melaksanakan apa yang dilatihkan. Akan sangat baik jika program pengembangan kapasitas ini bisa ikut mendampingi staf atau dalam konteks koordinasi Dewan SDA dan TKPSDA hingga bisa bahkan mahir di dalam menjalankan tugasnya. Hal ini akan sangat memberikan nilai tambah” kayat Supriatno.Ir.Teuku Muhammad Zulfikar, M.P, Mantan Direktur Eksekutif Walhi Aceh yang juga Anggota Dewan SDA Aceh, menambahkan bahwa masing-masing pihak terkait pengelolaan SDA memiliki peranan penting.“Fungsi kami sebagai lembaga non-pemerintah tapi juga mitra kerja pemerintah adalah dalam kapasitas melakukan pendataan di lapangan dan kegiatan pendampingan masyarakat. Biasanya lembaga swadaya masyarakat yang bekerja bersama masyarakat paham betul apa yang terjadi di lapangan” kata Zulfikar.

Zulfkar menambahkan anggota TKPSDA dari non-pemerintah ini dapat membantu memberikan masukan tentang kondisi lapangan, melakukan pendataan, pendampingan tetapi bukan pada kapasitasnya untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan infrastruktur.
“Bagusnya forum koordinasi ini bisa mempercepat penanganan permasalahan yang ada di wilayah sungai yang menjadi wilayah kerja TKPSDA bersangkutan” kata Zulfikar (19/1/15).

Perencanaan wilayah sungai melalui koordinasi dan komunikasi yang baik melalui forum seperti Dewan SDA dan TKPSDA akan sangat berkontribusi positif bagi pengembangan dan peningkatan kualitas pembangunan SDA, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pada akhirnya diharapkan dapat mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat di bidang pengelolaan SDA terpadu yang berkelanjutan.

Teks: Diella Dachlan
Foto :  Diella Dachlan, Ng Swan Ti, Dok.CDTA

Artikel terkait:

(PROFIL) CDTA: Tentang Hibah Pengembangan Kapasitas

Tantangan dan Peluang Dalam Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air di Aceh

Empat Tahun Pelaksanaan Kegiatan Dewan Sumber Daya Air Air

(LAPORAN FOTO) Pengembangan Kapasitas dan Potret Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di Provinsi Banten

Laporan Foto Pengembangan Kapasitas dan Potret
Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di Provinsi
Banten merupakan hasil dokumentasi kunjungan ke
Provinsi Banten pada bulan April dan Oktober 2014.
Tujuan laporan ini untuk memotret kondisi sungai-sungai
yang berada dalam Wilayah Sungai di Provinsi Banten
pada saat kunjungan serta mendokumentasikan
kegiatan program.

Provinsi Banten merupakan salah satu dari empat lokasi
program Capacity Development Technical Assistance
(CDTA) 7849-INO. Program ini merupakan program
Hibah Asian Development Bank (ADB) untuk membantu
pelaksanaan awal rencana aksi pengembangan kapasitas
Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat sejak pertengahan
tahun 2012.

Penyusun dan tata letak : Diella Dachlan

Foto: Deden Iman,  Ng Swan Ti


Download: Laporan Foto Pengembangan Kapasitas dan PotretPengelolaan Sumber Daya Air (SDA) di ProvinsiBanten, (PDF 5MB)

(ARTIKEL) Rapat Koordinasi Pemilihan Strategi Pola Untuk Dua Wilayah Sungai di Provinsi Banten

Keterangan foto: (tengah) Pemaparan tentang WS Cibaliung-Cisawarna.

 
Serang –  Pada minggu ketiga bulan Oktober 2014, sebanyak 45 peserta menghadiri acara Rapat Koordinasi Pemilihan Strategi Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) untuk dua wilayah sungai di Provinsi Banten, yang diselenggarakan di Hotel Ratu, Kota Serang pada tanggal 21-22 Oktober 2014.

Acara ini bertujuan untuk membahas dan memilih strategi dari beberapa alternatif yang ada pada rancangan Pola PSDA untuk dua wilayah sungai yaitu Wilayah Sungai Ciliman-Cibungur dan Cibaliung-Cisawarna yang merupakan wewenang Provinsi Banten.

Peserta Rapat Koordinasi ini terdiri dari SKPD/Dinas provinsi dan perwakilan dari tiga kabupaten yaitu Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Selain itu juga hadir para pakar nara sumber, pemerhati dan penggiat serta kelompok masyarakat  yang terkait dalam pengelolaan SDA.

“Rancangan Pola Perencanaan Wilayah Sungai Ciliman-Cibungur dan Cibaliung-Cisawarna sudah selesai sejak tahun 2012 yang lalu. Rancangan ini  sudah melalui proses konsultasi dengan berbagai pihak melalui Pertemuan Konsultasi Masyarakat (PKM) 1 dan 2, namun penetapan Pola-nya belum dilakukan dan kita harapkan untuk segera ditetapkan oleh Gubernur ” kata Deni Mardiyanto, ST, MT (21/10), Kepala Seksi Pengembangan Irigasi, Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten yang menjadi penyelenggara acara.

 “Proses pemilihan strategi ini akan menghasilkan rekomendasi bersama yang akan kita ajukan ke Gubernur untuk kemudian menetapkan Pola melalui Peraturan Gubernur” kata Deni, yang berharap agar proses penetapannya dapat selesai dalam waktu maksimum satu bulan.

Kedua Wilayah Sungai di Provinsi Banten ini juga menjadi lokasi pilot program Capacity Development Technical Assistance (CDTA) 7849-INO, yang merupakan program hibah Asian Development Bank (ADB) untuk pengembangan kapasitas dalam pengelolaan sumber air di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Sehingga Tim Konsultan CDTA 7849-INO ikut membantu Dewan Sumber Daya Air Provinsi Banten, termasuk Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten dalam persiapan untuk proses penyusunan alternatif pilihan strategi

Selanjutnya Deni menjelaskan bahwa nantinya strategi yang dipilih ini akan menjadi acuan dasar bagi penyusunan Rencana, yang pelaksanaannya segera dimulai untuk dua wilayah sungai Ciliman-Cibungur dan Cibaliung-Cisawarna.

Keterangan foto: (Atas) Searah jarum jam: Nico Darismanto, Konsultan CDTA-7849, Rinto Yuwono, ST MM, Kepala Balai PSDA WS Ciliman Cisawarna, Ir.Tyas Utami Amalia, MM, Sekretaris Dinas SDAP Provinsi Banten dan Isvan Taufik, ST, MT, Kepala Sub-bagian Program Dinas SDA
(Tengah) Peserta acara Pemilihan Strategi Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) menyimak paparan tentang Pola WS Ciliman-Cibungur dan WS Cibaliung-Cisawarna.
(Bawah) Ir.H.Iing Sawargi, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten

 
Air Baku dan Pengendalian Banjir

Ir. H. Iing Sawargi, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Permukiman Provinsi Banten, mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya air di Provinsi Banten tak luput dari berbagai tantangan.  Masalah kekeringan, banjir dan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat adalah hal-hal yang mendesak perlu segera ditangani oleh pemerintah provinsi.

Pada saat bersamaan, upaya konservasi juga mendesak untuk perlu segera dilakukan untuk melindungi sumber air termasuk ke dalamnya upaya konservasi daerah tangkapan air dan resapan air.  Karenanya, perencanaan wilayah sungai sebagaimana yang terdapat di dalam Pola akan sangat membantu di dalam merencanakan pembangunan sumber daya air yang berkelanjutan.

Dengan potensi sumber daya air di Banten yang cukup besar , sangat memungkinkan untuk terus membangun dan memaksimalkan potensi penggunaan SDA, misalnya untuk irigasi dengan membangun daerah-daerah irigasi baru.

“Untuk pemenuhan kebutuhan air baku, sudah ada rencana untuk membangun waduk Karian dan Bendungan Sindang Heula. Waduk Karian ini nantinya bisa menampung 217 juta meter kubik yang dapat menyuplai air ke daerah Tangerang, Serang dan Cilegon, serta menambah suplai air ke Jakarta.

Sedangkan Bendungan Sindang Heula bisa  menampung sekitar 9,2 juta meter kubik air menyuplai air untuk Kabupaten dan Kota Serang” jelas Iing ketika ditemui di kantornya (22/10).

Bendungan Sindang Heula yang berlokasi di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang akan menggunakan aliran dari Sungai Cibanten.  Sedangkan Waduk Karian, yang berlokasi di Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, akan menggunakan sumber air dari tiga sungai, yaitu Sungai Cisimeut, Cibeurang dan Ciujung.

 “Kami juga sedang membangun bendung Cihara (Kecamatan Cigemblong, Kabupaten Lebak) yang sedang dalam tahap penyelesaian. Bendung ini nantinya akan bisa mengairi 1.200 hektar sawah dan kita harapkan dapat selesai pembangunannya pada akhir tahun 2014 ini” kata Iing. Selain pengelolaan SDA, Dinas SDA dan Permukiman juga melakukan pekerjaan fisik dan non-fisik di bidang permukiman, yang juga meliputi sanitasi, drainase dan persampahan.

Keterangan foto: (Atas) Sungai Cilamer yang sering banjir, Desa Curug Barang, Kecamatan Cipeucang, Kabupaten Pandeglang. (Bawah) Sungai Cibanten, lokasi untuk pembangunan Bendungan Sindang Heula di  Desa Sindang Heula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang


Pemilihan Strategi Ekonomi Sedang

WS Ciliman-Cibungur terdiri dari 27 DAS dengan luas total 1.750,93 km2 dan potensi air 120 m3/detik. Sedangkan WS Cibaliung-Cisawarna terdiri dari 75 DAS dengan luas total 2.613,37 km2 dan potensi air 122.34 m3/detik. Menurut hasil analisis, potensi air ini dalam jangka panjang masih aman digunakan untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, industri dan irigasi yang berada di kedua WS ini.

Melalui serangkaian pembahasan, peserta rapat memilih Strategi C, baik untuk WS Ciliman-Cibungur, maupun WS Cibaliung-Cisawarna. 
Parameter pertumbuhan ekonomi untuk memilih strategi pada Pola PSDA, yaitu sebagai berikut:

1) Dibawah 5,5% masuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi rendah, 2) antara 5,5-6,5% kategori pertumbuhan ekonomi sedang,  3) diatas 6,5% masuk dalam kategori pertumbuhan ekonomi tinggi.

Strategi C mengacu pada skenario pertumbuhan ekonomi sedang dengan pertimbangan pemerintah mendukung percepatan pembangunan bidang sumber daya air di dua WS ini. Strategi ini dinilai sebagai yang paling rasional dan aman terhadap penyediaan anggaran pembangunan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sedang dengan angka pertumbuhan 5,5%-6,5%.

N.P Rahadian pemerhati dan penggiat lingkungan yang hadir dalam acara, mengatakan bahwa posisi Dewan SDA Provinsi Banten perlu diperkuat  untuk bisa membantu koordinasi dari berbagai lembaga pengelola sumber daya air di Provinsi Banten.

“Selain itu, program pembangunan SDA perlu lebih meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat secara langsung, terutama untuk bidang konservasi, pendayagunaan air serta pencegahan dan pengendalian daya rusak air” tegas Rahadian.

(PRESENTASI) Panduan Kunjungan Lapangan TKPSDA Jambo Aye

Panduan Kunjungan Lapangan Dalam Rangka Pengelolaan Sumber Daya Air  Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Wilayah Sungai Jambo Aye, Aceh ini disusun oleh  Ir. Darismanto, ME, dari Tim Capacity Development Technical Assistance (CDTA 7849-INO). Aceh merupakan salah satu dari empat lokasi pilot kegiatan CDTA 7849-INO.

Kunjungan lapangan perlu dilakukan untuk memotivasi peserta dalam rangka menemukan berbagai permasalahan dan usulan penanganannya berkaitan dengan pengelolaan SDA. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi anggota TKPSDA untuk melakukan pengamatan langsung terhadap kondisi di lapangan, serta kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan  pemerintah setempat dan masyarakat di lokasi yang dikunjungi.

Kunjungan lapangan dalam rangka pengelolaan sumber daya air (SDA) oleh TKPSDA WS Jambo Aye adalah salah satu kegiatan yang dilakukan dengan cara melaksanakan observasi lapangan yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya air.

(PRESENTASI) Petunjuk Pelaksanaan Pembahasan SIH3

Dokumen ini berisi tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembahasan dan PErumusan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) oleh Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS)

Informasi SIH3 yang akurat, berkesinambungan dan tepat waktu penting untuk pengelolaan sumber daya air (SDA) yang optimal

(PRESENTASI) Tata Cara Penyelenggaraan Sidang Rencana SDA

Paparan mengenai Tatacara penyelenggaraan sidang pembahasan dan rumusan rancangan Rencana Pengelolaan SDA oleh  Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS), berisi tentang

1. Rapat persiapan sidang
2. Pelaksanaan sidang
3. Penyiapan usulan kepada Menteri PU
4. Bagan alir

(ARTIKEL) Pelatihan dan Lokakarya dalam Kegiatan CDTA-7849

 
Keterangan foto: Bendung Pamarayan, Kecamatan Panyabrangan, Kabupaten Serang,  Provinsi Banten (16/4/14)
 
Sejak pertengahan tahun 2012, kegiatan Capacity Development Technical Assistance (CDTA 7849-INO) menyelenggarakan berbagai lokakarya dan pelatihan terkait pengelolaan sumber daya air bersama bagian Kelembagaan Ditjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian Pekerjaan Umum. 

Lokakarya dan pelatihan ini juga dilakukan di empat provinsi yang menjadi lokasi kegiatan yaitu Provinsi Aceh, Sulawesi Utara, Maluku dan Banten.

Peserta lokakarya adalah dinas-dinas terkait pengelolaan SDA di provinsi dan kabupaten serta anggota TKPSDA Wilayah Sungai yang terdiri dari unsur pemerintah dan non-pemerintah.  Sedangkan untuk pelatihan teknis, pesertanya adalah Dinas PU provinsi dan kabupaten serta Balai/Besar Wilayah Sungai (B/BWS) dan perguruan tinggi melalui Pelatihan Training of Trainer (ToT) untuk menyebarluaskan materi pelatihan kepada staf lainnya.

Hidrologi dan Perencanaan Wilayah Sungai

Ir. Raymond Kemur, MSc, Capacity Development  Specialist  CDTA, menyebutkan bahwa saat ini kapasitas staf pemerintah dalam perencanaan pengelolaan SDA di wilayah sungai secara umum masih rendah.  Sehingga perlu pengembangan kapasitas untuk terus menerus meningkatkan kemampuan di dalam bidang pengelolaan  SDA.

Keterangan foto: Lokakarya Pelatihan Prinsip-Prinsip Perencanaan Wilayah Sungai, Kota Serang,  Provinsi Banten (16/4/14)

Menurut Raymond, para staf pemerintah yang menguasai hidrologi umumnya masih terbatas. Jika ada pun, jumlahnya sangat sedikit atau sudah menjelang usia pensiun dan belum ada sistem regenerasi yang terencana.  Ilmu hidrologi yang diberikan di perguruan tinggi masih terbatas dan menurut Raymond, belum memadai untuk menjadi bekal dalam menjalankan tugas sehari-hari di bidang pengelolaan sumber daya air.

“Pelatihan paling mendesak adalah pemberian materi hidrologi kepada semua staf, baik staf pemerintah, konsultan dan perguruan tinggi, karena penguasaan ilmu hidrologi yang baik menjadi sangat penting sebagai dasar ilmu SDA” kata Raymond  (17/10/14) di Jakarta.

“Selain itu yang paling mendesak adalah keahlian merencanakan pengelolaan SDA Wilayah Sungai, yang hasilnya berupa dokumen Pola dan Rencana” kata Raymond menambahkan. 

Selanjutnya Raymond menyebutkan selain itu perlu  pengembangan kapasitas  bidang-bidang keahlian lainnya seperti sungai dan bendungan, irigasi dan rawa, pengamanan pantai dan pembangkit listrik (micro dan mini hydro serta desain waduk).

Kegiatan CDTA

Keterangan foto: Ir. M. Napitupulu, Dipl. HE, Team Leader CDTA-7849
 
Menurut Ir. M. Napitupulu, Dipl. HE, Team Leader,  dalam ruang lingkup kegiatan CDTA-7849 yang terbatas, tidaklah memungkinkan untuk memberikan seluruh pelatihan yang diperlukan di dalam peningkatan kapasitas pengelolaan SDA. 

“Karena itu agar lebih komprehensif, perlu pendekatan strategis untuk perencanaan karir staf pemerintah yang juga meliputi kompetensi apa saja yang diperlukan.  Misalnya,  pelatihan atau pendidikan apa saja yang diperlukan oleh staf tersebut selama jenjang karirnya, semacam perencanaan karir bagi staf yang berada di bidang pengelolaan SDA” kata Napitupulu.

Pelatihan hidrologi dilaksanakan  dalam tiga tahap, yaitu Hidrologi 1 (dasar), Hidrologi 2 (tentang banjir),  serta  Hidrologi 3  (kebutuhan dan neraca air).

Pelatihan Hidrologi 1 memberikan pengertian mengenai dasar-dasar hidrologi dalam pengelolaan SDA. Sedangkan Pelatihan Hidrologi 2 tentang banjir memberikan pengertian umum tentang permasalahan banjir, perhitungan debit banjir dan pengendaliannya.  Pelatihan Hidrologi 3 tentang erosi dan sedimentasi, peserta diberikan pengertian umum mengenai pengendalian erosi dan sedimentasi, termasuk data yang dibutuhkan untuk analisa, serta dampak erosi dan sedimentasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) dan waduk.

Di dalam membahas aspek ketersediaan air, peserta diberikan pemahaman mengenai analisa ketersediaan air dalam menunjang pengelolaan SDA. Selain itu diberikan pemodelan hujan dan limpasan untuk memperpanjang data serta perkiraan parameter model jika data tidak mencukupi serta menentukan pola operasi waduk.

Demikian juga dalam aspek hidrologi dan banjir. Peserta diberikan pengertian umum mengenai permasalahan pemodelan banjir serta simulasinya.  Pelatihan pemodelan menggunakan software, seperti RIBASIM (River Basin Simulation Model) dan SOBEK, yang bekerjasama dengan Deltares Belanda dan Puslitbang Air. 

RIBASIM adalah pemodelan untuk membantu menganalisa berbagai kondisi hidrologis di wilayah sungai  untuk mendukung perencanaan SDA. Sedangkan SOBEK merupakan paket software terpadu yang dapat digunakan untuk pemodelan banjir sungai. Pendekatan terpadu SOBEK ini berguna untuk perkiraan banjir, navigasi, optimasi sistem drainase, sistem irigasi dan lain sebagainya.

Selama kurang lebih dua tahun, CDTA-7849 telah melaksanakan 29 kali pelatihan dan lokakarya dengan 814 jumlah peserta. Perincian pelatihan dan lokakarya adalah sebagai berikut: